MAKALAH SEJARAH INDONESIA PADA MASA ORDE BARU DAN REFORMASI
PENJELASAN MASA ORDE BARU DAN REFORMASI
KATA
PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan
kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kami,
sehingga saya berhasil menyelesaikan makalah ini yang Alhamdulillah selesai
tepat pada waktunya yang berjudul “INDONESIA PADA MASA ORDE BARU dan
REFORMASI”.
Makalah ini berisikan tentang
sejarah bangsa Indonesia, khususnya sejarah Indonesia pada Masa Orde Baru dan
Reformasi, diharapkan makalah ini dapat menambahkan pengetahuan kita semua,
bagaimana kehidupan masyarakat dan system pemerintahan pada masa itu.
Saya menyadari bahwa makalah ini
masih jauh dari sempurna.Oleh karena itu, kritik dan saran dari guru dan
teman-teman yang bersifat membangun , selalu saya harapkan demi lebih baiknya
makalah ini.
Akhir kata, semoga makalah ini
bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala
usaha kita.
DAFTAR
ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
B.
Rumusan Masalh
C.
Tujuan
BAB II PEMBAHASAN
A.
Pengertian Masa Pemerintahan Orde Baru
B.
Latar Belakang Lahirnya Masa Pemerintahan Orde Baru
C.
Kehidupan Politik Pada Masa Orde Baru
· Penataan Politik Dalam Negeri
· Penataan Politik Luar Negeri
D.
Kehidupan Ekonomi Pada Masa Pemerintahan Orde Baru
E.
Kronologis Runtuhnya Sistem Pemerintahan Orde Baru
F.
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
G.
Pengertian dan Agenda Sistem Pemerintahan Reformasi
H.
Latar Belakang Lahirnya Masa Pemerintahan Reformasi
I.
Faktor-faktor yang Mendorong Munculnya Reformasi
J.
Beberapa Kebijakan yang Dikeluarkan B.J Habibie untuk Mewujudkan Tujuan
dari Reformasi
K.
Sistematika Pelaksanaan UU 1945 Pada Masa Reformasi
L.
Sistem Pemerintahan Pada Masa Orde Reformasi
BAB III PENUTUP
A.
Kesimpulan
B.
Saran
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
· Orde baru merupakan sebuah istilah
yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaanmasa Sukarno (Orde Lama) dengan
masa Suharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan
Gerakan 30 September tahun 1965. Orde baru lahir sebagai upayauntuk: mengoreksi
total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama, penataan kembali seluruh
aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,melaksanakan Pancasila dan
UUD1945 secara murni dan konsekuen dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk
menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.
· Setelah Orde Baru memegang talpuk
kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk
terus-menerus mempertahankan status quo. Hal ini menimbulkan ekses-ekses
negative, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya
berbagai macam penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan
ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh
pemerintah Orde Baru. Penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukannya itu
direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasa, sehingga hal tersebut selalu
dianggap sah dan benar, walaupun merugikan rakyat.
B.
Rumusan Masalah
1. Apa pengertian Masa Pemerintahan Orde
Baru?
2. Apakah yang melatar belakangi lahirnya Masa
Pemerintahan Orde Baru?
3. Bagaimana kehidupan politik pada Masa
Pemerintahan Orde Baru?
4. Bagaimana kehidupan ekonomi pada Masa
Pemerintahan Orde Baru?
5. Bagaimana kronologis runtuhnya Sistem
Pemerintahan Orde Baru?
6. Apa saja kelebihan dan kekurangan Sistem
Pemerintahan Orde Baru?
7. Apa pengertian dan agenda Masa Pemerintahan
Reformasi?
8. Apakah yang melatar belakangi lahirnya Masa
Pemerintahan Reformasi?
9. Faktor –faktor apa saja yang mendorong
munculnya Reformasi?
10.
Kebijakan apa saja yang dikeluarkan B.J Habibie untuk dapat mewujudkan
tujuan dari Reformasi?
11.
Bagaiman sistematika pelaksanaan UUD 1945 Pada masa Orde Reformasi
sampai sekarang?
12.
Bagaimana sistem pemerintahan pada masa orde reformasi?
C.
Tujuan
Dengan dibuatnya
makalah ini kami berharap dapat mencapai tujuan yang kami inginkan yaitu, dapat
mempelajari dan memahami perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru
dan Reformasi dan sekaligus mengerjakan tugas yang diberikan guru sejarah (Bpk.
Drs. M.Azhar, S.Pd)yang kami hormati.
Semoga makalah
yang saya buat dapat memberikan manfaat kepada siswa-siswi SMAN 1 Gondang
Tulungagung, khususnya saya sendiri agar menjadi siswi yang lebih dapat
menghargai nilai-nilai dari sejarah Indonesia.
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian Masa Pemerintahan Orde Baru
Orde Baru adalah suatu tatanan
seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan
negara yang diletakkan kembali
kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen. Dengan
kata lain, Orde Baru adalah suatu orde
yang mempunyai sikap dan tekad
untuk mengabdi pada kepentingan rakyat
dan nasional dengan dilandasi oleh
semangat dan jiwa Pancasila serta UUD
1945.
B.
Latar Belakang Lahirnya Masa Pemerintahan Orde Baru
1. Terjadinya peristiwa Gerakan 30
September 1965.
2. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa
Gerakan 30
September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung
lama.
3. Keadaan perekonomian semakin
memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan
devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan
masyarakat.
4. Reaksi keras dan meluas dari
masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh
PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya
dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili.
5. Kesatuan aksi
(KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat bergabung membentuk Kesatuan
Aksi berupa “Front Pancasila” yang selanjutnya lebih dikenal dengan “Angkatan 66”
untuk menghacurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965.
6. Kesatuan Aksi “Front Pancasila”
pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan”TRITURA”(Tri
Tuntutan Rakyat) yang berisi :
- Pembubaran PKI berserta
Organisasi Massanya
- Pembersihan Kabinet Dwikora
- Penurunan Harga-harga barang.
7. Upaya reshuffle kabinet Dwikora
pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan Kabinet Seratus Menteri tidak juga
memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh
yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.
8. Wibawa dan kekuasaan presiden
Sukarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat
dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun
telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa(Mahmilub).
9. Sidang Paripurna kabinet dalam
rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil.
Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang
ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk
mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.
C.
Kehidupan Politik Pada Masa Orde Baru
A.Penataan politik dalam negeri
1. Pembentukan Kabinet Pembangunan
Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet
AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera yaitu
untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk
melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet AMPERA yang disebut Catur
Karya Kabinet AMPERA adalah sebagai berikut:
1. Memperbaiki kehidupan rakyat
terutama di bidang sandang dan pangan.
2. Melaksanakan pemilihan Umum
dalam batas waktu yakni 5 Juli 1968.
3. Melaksanakan politik luar negeri
yang bebas aktif untuk kepentingan
nasional.
4. Melanjutkan perjuangan anti
imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.
Selanjutnya setelah sidang MPRS
tahun 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka
dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya
yang disebut dengan Pancakrida, yang meliputi :
*Penciptaan stabilitas politik dan
ekonomi
*Penyusunan dan pelaksanaan Rencana
Pembangunan Lima Tahun Tahap pertama
*Pelaksanaan Pemilihan Umum
*Pengikisan habis sisa-sisa Gerakan
3o September
*Pembersihan aparatur negara di
pusat pemerintahan dan daerah dari pengaruh PKI.
2. Pembubaran PKI dan Organisasi
masanya
Suharto sebagai pengemban
Supersemar guna menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya
pemerintahan maka melakukan :
*Pembubaran PKI pada tanggal 12
Maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya Ketetapan MPRS No. IX Tahun
1966..
*Dikeluarkan pula keputusan yang
menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia.
*Pada tanggal 8 Maret 1966
dilakukan pengamanan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30
September 1965. Hal ini disebabkan muncul keraguan bahwa mereka tidak hendak
membantu presiden untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
3. Penyederhanaan dan Pengelompokan
Partai Politik
Setelah pemilu 1971 maka dilakukan
penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu
sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya
kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program.
Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu :
a. Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti yang
dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai politik Islam)
b.Partai Demokrasi Indonesia (PDI),
merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo
(kelompok partai politik yang bersifat nasionalis).
c.Golongan Karya (Golkar)
4. Pemilihan Umum
Selama masa Orde Baru telah
berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan
setiap lima tahun sekali, yaitu: tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Penyelenggaraan Pemilu yang teratur
selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta.
Apalagi pemilu itu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas
LUBER(Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia).Kenyataannya pemilu diarahkan pada
kemenangan peserta tertentu yaitu Golongan Karya (Golkar) yang selalu mencolok
sejak pemilu 1971-1997. Kemenangan Golkar yang selalu mendominasi tersebut
sangat menguntungkan pemerintah dimana terjadi perimbangan suara di MPR dan
DPR. Perimbangan tersebut memungkinkan Suharto menjadi Presiden Republik Indonesia
selama enam periode pemilihan. Selain itu, setiap Pertangungjawaban, Rancangan
Undang-undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan
dari MPR dan DPR tanpa catatan.
5. Peran Ganda ABRI
Guna menciptakan stabilitas politik
maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI yaitu sebagai peran hankam
dan sosial. Sehingga peran ABRI dikenal dengan Dwifungsi ABRI. Peran ini
dilandasi dengan adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang
tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama di lembaga
MPR/DPR dan DPRD mereka mendapat jatah kursi dengan pengangkatan. Pertimbangan
pengangkatannya didasarkan pada fungsi stabilisator dan dinamisator.
6. Pemasyarakatan P4
Pada tanggal 12 April 1976,
Presiden Suharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan
mengamalkan Pancasila yaitu gagasan Ekaprasetia Pancakarsa. Gagasan tersebut
selanjutnya ditetapkan sebagai Ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978
mengenai “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” atau biasa dikenal
sebagai P4.
Guna mendukung program Orde baru
yaitu Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen maka sejak
tahun 1978 diselenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan
masyarakat.
Tujuan dari penataran P4 adalah
membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan
pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk
dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut maka opini rakyat akan mengarah
pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru.
Pelaksanaan Penataran P4 tersebut
menunjukkan bahwa Pancasila telah dimanfaatkan oleh pemerintahan Orde Baru. Hal
ini tampak dengan adanya himbauan pemerintah pada tahun 1985 kepada semua
organisasi untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Penataran P4
merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian
dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia.
7. Mengadakan Penentuan Pendapat
Rakyat (Perpera) di Irian Barat dengan disaksikan oleh wakil PBB pada tanggal 2
Agustus 1969.
B. Penataan politik luar negeri
Di samping membina stabilitas
politik dalam negeri, Pemerintah Orde Baru juga mengadakan perubahan-perubahan
dalam politik luar negeri. Berikut ini upaya-upaya pembaharuan dalam politik
luar negeri:
1. Indonesia Kembali Menjadi
Anggota PBB
Indonesia kembali menjadi anggota
PBB dikarenakan adanya desakan dari komisi bidang pertahanan keamanan dan luar
negeri DPR GR terhadap pemerintah Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 1966 akhirnya
disepakati bahwa Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan-badan
internasional lainnya dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin
mendesak. Keputusan untuk kembali ini dikarenakan Indonesia sadar bahwa ada
banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB pada tahun
1950-1964. Indonesia secara resmi akhirnya kembali menjadi anggota PBB sejak
tanggal 28 Desember 1966.
Kembalinya Indonesia mendapat
sambutan baik dari sejumlah negara Asia bahkan dari pihak PBB sendiri hal ini
ditunjukkan dengan ditunjuknya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk
masa sidang tahun 1974. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB dilanjutkan
dengan tindakan pemulihan hubungan dengan sejumlah negara seperti India,
Filipina, Thailand, Australia, dan sejumlah negara lainnya yang sempat remggang
akibat politik konfrontasi Orde Lama.
2. Membekukan hubungan diplomatik
dengan Republik Rakyat Cina (RRC)
Sikap politik Indonesia yang
membekukan hubungan diplomatik dengan RRC disebabkan pada masa G 30 S/PKI, RRC
membantu PKI dalam melaksanakan kudeta tersebut. RRC dianggap terlalu
mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.
3. Normalisasi hubungan dengan
beberapa negara
a. Pemulihan hubungan dengan
Singapura
Sebelum pemulihan hubungan dengan
Malaysia Indonesia telah memulihkan hubungan dengan Singapura dengan
perantaraan Habibur Rachman (Dubes Pakistan untuk Myanmar). Pemerintah
Indonesia menyampikan nota pengakuan terhadap Republik Singapura pada tanggal 2
Juni 1966 yang disampikan pada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Akhirnya
pemerintah Singapurapun menyampikan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan
hubungan diplomatik.
b.Pemulihan hubungan dengan
Malaysia
Normalisasi hubungan Indonesia dan
Malaysia dimulai dengan diadakan perundingan di Bangkok pada 29 Mei-1 Juni 1966
yang menghasilkan perjanjian Bangkok, yang berisi:
*Rakyat Sabah diberi kesempatan
menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka
dalam Federasi Malaysia.
*Pemerintah kedua belah pihak
menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
Tindakan permusuhan antara kedua
belah pihak akan dihentikan.
*Peresmian persetujuan pemulihan
hubungan Indonesia-Malaysia oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak dilakukan di
Jakarta tanggal 11 agustus 1966 dan ditandatangani persetujuan Jakarta (Jakarta
Accord). Hal ini dilanjutkan dengan penempatan perwakilan pemerintahan di
masing-masing Negara.
Peran aktif Indonesia juga
ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara pelopor berdirinya ASEAN. Menteri Luar
Negeri Indonesia Adam Malik bersama menteri luar negeri/perdana menteri
Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangi kesepakatan yang
disebut Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi tersebut
menjadi awal berdirinya organisasi ASEAN.
D.
Kehidupan Ekonomi Pada Masa Pemerintahan Orde Baru
Pada masa Demokrasi Terpimpin,
negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga
mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan
Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi
nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan
keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini
dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan
tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang
lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Oleh karena
itu pemerintah menempuh cara sebagai berikut:
1. Stabilisasi dan Rehabilitasi
Ekonomi
2. Kerja Sama Luar Negeri
3. Pembangunan Nasional
Pelaksanaannya pembangunan nasional
dilakukan secara bertahap yaitu:
1) Jangka panjang mencakup periode
25 sampai 30 tahun
2) Jangka pendek mencakup periode 5
tahun (Pelita/Pembangunan Lima Tahun), merupakan jabaran lebih rinci dari
pembangunan jangka panjang sehingga tiap pelita akan selalu saling
berkaitan/berkesinambungan.Selama masa Orde Baru terdapat 6 Pelita, yaitu :
1. Pelita I
Dilaksanakan pada 1 April 1969
hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.Tujuannya
adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan
dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya dengan sasaran dalm bidang
Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan
kerja, dan kesejahteraan rohani.
2. Pelita II
Dilaksanakan pada tanggal 1 April
1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan,
sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas
kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil pertumbuhan ekonomi
rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi
mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%.
Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%.
3. Pelita III
Dilaksanakan pada tanggal 1 April
1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada
Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang
dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:
*Pemerataan pemenuhan kebutuhan
pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan
perumahan.
*Pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan dan pelayanan kesehatan.
*Pemerataan pembagian pendapatan
*Pemerataan kesempatan kerja
*Pemerataan kesempatan berusaha
*Pemerataan kesempatan
berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum
perempuan
*Pemerataan penyebaran pembagunan
di seluruh wilayah tanah air
*Pemerataan kesempatan memperoleh
keadilan.
4. Pelita IV
Dilaksanakan pada tanggal 1 April
1984 hingga 31 Maret 1989. Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju
swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin
industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap
perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan
fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan.
5. Pelita V
Dilaksanakan pada tanggal 1 April
1989 hingga 31 Maret 1994. Titik beratnya pada sektor pertanian dan industri.
Indonesia memiki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi
rata-rata 6,8 % per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan
gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.
6. Pelita VI
Dilaksanakan pada tanggal 1 April
1994 hingga 31 Maret 1999. Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor
ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi
dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis
moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena
krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian
menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.
E. Kronologis Runtuhnya Sistem
Pemerintahan Orde Baru
1. Krisis Moneter
Pada waktu krisis melanda Thailand,
keadaan Indonesia masih baik. Inflasi rendah, ekspor masih surplus sebesar US$
900 juta dan cadangan devisa masih besar, lebih dari US$ 20 B. Tapi banyak
perusahaan besar menggunakan hutang dalam US Dollar. Ini merupakan cara yang
menguntungkan ketika Rupiah masih kuat. Hutang dan bunga tidak jadi masalah
karena diimbangi kekuatan penghasilan Rupiah.
Tapi begitu Thailand melepaskan
kaitan Baht pada US Dollar di bulan Juli 1997, Rupiah kena serangan
bertubi-tubi, dijual untuk membeli US Dollar yang menjadi murah. Waktu
Indonesia melepaskan Rupiah dari US Dollar, serangan meningkat makin
menjatuhkan nilai Rupiah. IMF maju dengan paket bantuan US$ 20B, tapi Rupiah
jatuh terus dengan kekuatiran akan hutang perusahaan, pelepasan Rupiah
besar-besaran. Bursa Efek Jakarta juga jatuh. Dalam setengah tahun, Rupiah
jatuh dari 2,000 dampai 18,000 per US Dollar.
2. Tragedi “TRISAKTI”
Tragedi 12 mei 1998 yang menewaskan
4 orang mahasiswa Universitas Trisakti. Tragedi yang sampai saat ini masih
dikenang oleh para mahasiswa di seluruh Indonesia belum jelas penyelesaiannya
hingga sekarang. Tahun demi tahun kasus ini selalu timbul tenggelam. Setiap 12
Mei mahasiswa pun berdemo menuntut diselesaikannya kasus penembakan mahasiswa
Trisakti. Namun semua itu seperti hanya suatu kisah yang tidak ada masalah
apapun. Seperti suatu hal yang biasa saja. Pemerintah pun tidak ada suatu pernyataan
yang tegas dan jelas terhadap kasus ini. Paling tidak perhatian terhadap kasus
ini pun tidak ada. Mereka yang telah pergi adalah :
1. Elang Mulia Lesmana
2. Heri Hertanto
3. Hafidin Royan
4. Hendriawan Sie
Mereka merupakan Pahlawan Reformasi
selain mahasiswa lainnya yg ikut berjuang pada saat itu.
3. Penjarahan
Pada tanggal 14 Mei 1998, Jakarta
seperti membara. Semua orang tumpah di jalanan. Mereka merusak dan menjarah
toko dan gedung milik swasta maupun pemerintah. Masa pada saat itu sudah
kehilangan kendali dan brutal akibat kondisi yang terjadi di tanah air pada
saat itu.
Tak hanya itu, massa juga memburu
warga keturunan Cina. Tarakhir, banyak warga keturunan Cina mengungsi ke luar
negeri. Sebagian lainnya bertahan dalam ketakutan dan munculah isyu-isyu gak tidak jelas bahwa
pada hari itu terjadi perkosaan masal warga keturunan tiong Hoa.
4. Mahasiswa Menduduki Gedung MPR
18 Mei
Pukul 15.20 WIB, Ketua MPR yang
juga ketua Partai Golkar, Harmoko di Gedung DPR, yang dipenuhi ribuan
mahasiswa, dengan suara tegas menyatakan, demi persatuan dan kesatuan bangsa,
pimpinan DPR, baik Ketua maupun para Wakil Ketua, mengharapkan Presiden
Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Harmoko saat itu
didampingi seluruh Wakil Ketua DPR, yakni Ismail Hasan Metareum, Syarwan Hamid,
Abdul Gafur, dan Fatimah Achmad.
Pukul 21.30 WIB, empat orang menko
(Menteri Koordinator) diterima Presiden Soeharto di Cendana untuk melaporkan
perkembangan. Mereka juga berniat menggunakan kesempatan itu untuk menyarankan
agar Kabinet Pembangunan VII dibubarkan saja, bukan di-reshuffle. Tujuannya,
agar mereka yang tidak terpilih lagi dalam kabinet reformasi tidak terlalu
“malu”. Namun, niat itu tampaknya sudah diketahui oleh Presiden Soeharto. Ia
langsung mengatakan, “Urusan kabinet adalah urusan saya.” Akibatnya, usul agar
kabinet dibubarkan tidak jadi disampaikan. Pembicaraan beralih pada soal-soal
yang berkembang di masyarakat.
Pukul 23.00 WIB Menhankam/Panglima
ABRI Jenderal TNI Wiranto mengemukakan, ABRI menganggap pernyataan pimpinan DPR
agar Presiden Soeharto mengundurkan diri itu merupakan sikap dan pendapat
individual, meskipun pernyataan itu disampaikan secara kolektif. Wiranto
mengusulkan pembentukan “Dewan Reformasi”.
Gelombang pertama mahasiswa dari
FKSMJ dan Forum Kota memasuki halaman dan menginap di Gedung DPR/MPR.
5. Soeharto Meletakkan Jabatannya.
21
Mei
· Pukul 01.30 WIB, Ketua Umum Pengurus
Pusat Muhammadiyah Amien Rais dan cendekiawan Nurcholish Madjid (almarhum) pagi
dini hari menyatakan, “Selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang
pemerintahan baru”.
· Pukul 9.00 WIB, Soeharto mengumumkan
pengunduran dirinya pada pukul 9.00 WIB. Soeharto kemudian mengucapkan terima
kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat dan meninggalkan halaman Istana
Merdeka didampingi ajudannya, Kolonel (Kav) Issantoso dan Kolonel (Pol) Sutanto
(kemudian menjadi Kepala Polri). Mercedes hitam yang ditumpanginya tak lagi
bernomor polisi B-1, tetapi B 2044 AR.
· Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi
presiden baru Indonesia.
· Jenderal Wiranto mengatakan ABRI akan
tetap melindungi presiden dan mantan-mantan presiden, “ABRI akan tetap menjaga
keselamatan dan kehormatan para mantan presiden/mandataris MPR, termasuk mantan
Presiden Soeharto beserta keluarga.”
· Terjadi perdebatan tentang proses
transisi ini. Yusril Ihza Mahendra, salah satu yang pertama mengatakan bahwa
proses pengalihan kekuasaan adalah sah dan konstitusional.
F.
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
1.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Orde Baru
· Perkembangan GDP per kapita Indonesia
yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari
AS$1.565
· Sukses transmigrasi
· Sukses KB
· Sukses memerangi buta huruf
· Sukses swasembada pangan
· Pengangguran minimum
· Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima
Tahun)
· Sukses Gerakan Wajib Belajar
· Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
· Sukses keamanan dalam negeri
· Investor asing mau menanamkan modal di
Indonesia
· Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan
cinta produk dalam negeri
2.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
· Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
· Pembangunan Indonesia yang tidak
merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian
disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
· Munculnya rasa ketidakpuasan di
sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
· Kecemburuan antara penduduk setempat
dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar
pada tahun-tahun pertamanya
· Bertambahnya kesenjangan sosial
(perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
· Pelanggaran HAM kepada masyarakat non
pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
· Kritik dibungkam dan oposisi
diharamkan
· Kebebasan pers sangat terbatas,
diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
· Penggunaan kekerasan untuk menciptakan
keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius"
· Tidak ada rencana suksesi (penurunan
kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
· Menurunnya kualitas birokrasi
Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling
fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti
hancur.Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik
sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.
· Pelaku ekonomi yang dominan adalah
lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta
G.
Pengertian dan Agenda Sistem Pemerintahan Reformasi
Reformasi merupakan suatu perubahan
tatanan perikehidupan lama dengan perikehidupan barudan secara hukum menuju
kearah perbaikan. Reformasi merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan
tatanan baru. Tatanan gerakan reformasi pada mulanya disuarakan dari kalangan
kampus yaitu mahasiswa, dosen maupun rektor. Situasi politik dan ekonomi
Indonesia yang demikian terpuruk mendorong kalangan kampus tidak hanya bersuara
melalui mimbar bibas di kampus, namun akhirnya mendorong mahasiswa turun ke
jalan. Gerakan reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa tersebut mengusung
enam agenda reformasi yaitu:
a. Adili Soeharto dan krono-kroninya
b. Amandemen UUD 1945
c. Penghapusan Dwifungsi ABRI
d. Otonomi daerah yang seluas-luasnya
e. Supremasi hukum
f. Pemerintahan yang bersih dari KKN
(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)
H.
Latar Belakang Lahirnya Masa Pemerintahan Reformasi
Krisis finalsial Asia yang terjadi
sejak tahun 1997 menyebabkan ekonomi Indonesia melemah. Keadaan memburuk.
Adanya sistem monopoli di bidang perdagangan, jasa, dan usaha. Pada masa orde
baru, orang-orang dekat dengan pemerintah akan mudah mendapatkan fasilitas dan
kesempatan bahkan mampu berbuat apa saja demi keberhasilan usahanya.Terjadi
krisis moneter. Krisis tersebut membawa dampak yang luas bagi kehidupan manusia
dan bidang usaha. Banyak perusahaan yang ditutup sehimgga terjadi PHK dimana-mana
dan menyebabkan amgka pengangguran meningkat tajam serta muncul kemiskinan
dimana-mana dan krisis perbankan. KKN semakin merajarela, ketidak adilan dalam
bidang hukum, pemerintahan orde baru yang otoriter (tidak demokrasi) dan
tertutup, besarnya peranan militer dalam orde baru, adanya 5 paket UU serta
memunculkan demonstrasi yang digerakkan
oleh mahsiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan
reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12
Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya empat
mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat
mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan
Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar
sebagai “ Pahlawan reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, presiden
soeharto berjanji akan mereshuffle cabinet pembangunan VII menjadi Kabinet
Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas
menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU
Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, komite reformasi belum
bisa terbentuk karenan empat belas menteri menolak untuk diikutsertakan dalam
Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan presiden Soeharto
mundur dari jabatannya. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 presiden Soeharto
mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan
jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai
dimulainya orde reformasi.
I.
Faktor-faktor yang Mendorong Munculnya Reformasi
A. Adanya ketidakadilan di bidang
perekonomian dan hukum selama pemerintahan orde baru selama 32 tahun
B. Krisis Politik
Pembaharuan yang dituntut terutama
ditukukan pada terbitnya lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi
sumber ketidakadilan yaitu :
· UU No. 1 tahun 1985 tentang pemilihan
umum
· UU No. 2 tahun 1985 tentang susunan,
kedudukan, tugas dan wewenang DPR/MPR
·
UU No. 3 tahun 1985 tentang
Parpoil dan golongan karya
· UU No. 5 tahun 1985 tentang referendum
· UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi
massa
C. Krisis Hukum Pelaksanaan hukum
pada masa orde baru terdapat banyak ketidakadilan terutama yang menyangkut
hukum bagi keluarga pejabat. Bahkan hkum dijadikan sebagai pembenaran atas
tindakan dan kebijakan pemerintah atau sering terjadi rkayasa dalam proses
peradilan.
D. Krisis Ekonomi Faktor penyebab krisis
ekonomi yang melanda Indonesia antara lain :
· Utang Luar Negeri Indonesia
· Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945
· Pola pemerintahan sentralistis
E.
Krisis Kepercayaan Krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia
telah mengurangi kepercayaan rakyat kepada kepemimpinan Soeharto. Puncak dari
ketidakpercayaan rakyat adalah terjadinya berbagai aksi demonstrasi menentang
pemerintah karena mengeluarkan kebijakan yang melukai hati rakyat misal
kenaikan BBM dan ongkos angkutan pada 4 Mei 1998. puncak aksi rakyat dan
mahasiswa terjadi pada 12 Mei 1998 dimana terjadi peristiwa penembakan terhadap
Mahasiswa Trisakti oleh aparat yaitu :
· Elang Mulia Lesmana
· Heri Hertanto
· Hendriawan Lesmana
· Hafidhin Royan
Yang akhirnya mendorong timbulnya
aksi massa lebih besar pada 13 dan 14 Mei 1998 sehingga terjadi aksi anarkis
terutama ditujukan pada etnis Cina. Tuntutan mundur kepada Soeharto semakin
menguat setelah munculnya tokoh-tokoh masyarakat yang ikut menuntut Soeharto
mundur diantaranya :
1. Gus Dur
2. Amien Rais
3. Megawati
4. Sri Sultan Hemengkubuwono X
( Yang dikenal dengan Tokoh Deklarasi
Ciganjur) pada tanggal 21 Mei 1998 kemudian menyerahkan kekuasaan pada BJ.
Habibie.
J.
Beberapa Kebijakan yang Dikeluarkan B.J Habibie untuk Mewujudkan Tujuan
dari Reformasi
1.
kebijakan dalam bidang politik
Reformasi dalam bidang politik
berhasil mengganti lima paket undang-undang masa orde baru dengan tiga
undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-undang
tersebut.
·
UU No. 2 Tahun 1999 tentang
partai politik
· UU No. 3 Tahin 1999 tentang pemilihan
umum
· UU No. 4 Tahun 1999 tentang susunan dan
kedudukan DPR/MPR
2. Kebijakan Dalam Bidang Ekonomi
Untuk memperbaiki prekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor
perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ).
Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No 5 Tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen:
3. Kebebasan Dalam Menyampaikan Pendapat dan
Pers
Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat
kembali. Hal ini terlihat dari mumculnya partai-partai politik dari berbagaia
golongan dan ideology. Masyarakat dapat menyampaikan kritik secara terbuka
kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan
juga diberikan kepada Pers. Reformasi dalam Pers dilakukan dengan cara
menyederhanakan permohonan Surat Ijin Usaha Penerbitan ( SIUP ).
4. Pelaksanaan Pemilu
Pada masa pemerintahan B.J. Habibie berhasil diselenggarakan pemilu multipartai
yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh
48 partai politik. Dalam pemerintahan B. J. Habibie juga berhasil menyelesaikan
masalah Timor Timur . B.J.Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak
pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30
Agustus 1999 dibawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut
menunjukan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat
itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur
mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste.
Selain dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh B.J.
Habibie, perubahan juga dilakukan dengan penyempurnaan pelaksanaan dan perbaikan
peraturan-peraturan yan tidakk demokratis, dengan meningkatkan peran
lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang
dan tanggung jawab yang mengacu kepada prinsip pemisahan kekuasaan dn tata
hubungan yang jelas antara lembaga Eksekutuf, Legislatif dan Yudikatif.
Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis
antara lain :
1.
Keluarnya ketetapan MPR RI No X / MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok
Reformasi.
2.
Ketetapan No VII/MPR/ 1998 tentang pencabutan Tap MPR tentang referendum
3.
Tap MPR RI No XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari
KKN.
4.
Tap MPR RI No XIII/MPR/1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan
wakil presiden RI.
5.
Amandemen UUD 1945 sudah sampai Amandemen I,II,III,IV.
K.
Sistematika Pelaksanaan UU 1945 Pada Masa Reformasi
Pada masa orde Reformasi demokrasi
yang dikembangkan pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada
Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde
Reformasi dilandasi semangat Reformasi, dimana paham demokrasi berdasar atas
kerkyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu
memelihara persatuan Indonesia dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosila bagi
seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan demokasi Pancasila pada masa Reformasi
telah banya member ruang gerak kepada parpol dan komponen bangsa lainnya
termasuk lembaga permusyawaratan rakyat dan perwakilan rakyat mengawasi dan
mengontrol pemerintah secara kritis sehingga dua kepala negara tidak dapat
melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya selama 5 tahun karena
dianggap menyimpang dari garis Reformasi.
Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila
Pada Masa Orde Reformasi:
1. Mengutamakan musyawarah mufakat
2. Mengutamakan kepentingan masyarakat ,
bangsa dan negara
3. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain
4. Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan
5. Adanya rasa tanggung jawab dalam
melaksanakan keputusan hasil musyawarah
6. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai
dengan hati yang luhur
7. Keputusan dapat dipertanggung jawabkan
secara moral kepada Than Yang Maha Esa, berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan
keadilan
8. Penegakan kedaulatan rakyar dengan
memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik dan lembaga
swadaya masyarakat
9. Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan
lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.
10. Penghormatan kepada beragam asas, cirri,
aspirasi dan program parpol yang memiliki partai
11.
Adanya kebebasan mendirikan partai sebagai aplikasi dari pelaksanaan hak
asasi manusia
Setelah diadakannya amandemen, UUD
1945 mengalami perubahan. Hasil perubahan terhadap UUD 1945 setelah di
amandemen :
· Pembukaan
· Pasal-pasal: 21 bab, 73 pasal, 170
ayat, 3 pasal peraturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.
L.
Sistem Pemerintahan Pada Masa Orde Reformasi
Sistem pemerintahan masa orde reformasi
dapat dilihat dari aktivitas kenegaraan sebagai berikut:
1. Kebijakan pemerintah yang memberi ruang
gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran
baik lisan atau tulisan sesuai pasal 28 UUd 1945 dapat terwujud dengan
dikeluarkannya UU No 2 / 1999 tentang partai politik yang memungkinkan multi
partai
2. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang
bersuh dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan
ketetapan MPR No IX / MPR / 1998 yang ditindak lanjuti dengan UU no 30/2002
tentang KOMISI pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Lembaga MPR sudah berani mengambil
langkah-langkah politis melaui siding tahunan dengan menuntuk adanya laporan
pertanggung jawaban tugas lembaga negara , UUD 1945 di amandemen, pimpinan MPR
dan DPR dipisahkan jabatannya, berani memecat presiden dalam sidang
istimewanya.
4. Dengan Amandemen UUD 1945 masa jabatan
presiden paling banyak dua kali masa jabatan, presiden dan wakil presiden
dipilih langsung oleh rakyat mulai dari
pemilu 2000 dan yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama
pilihan langsung rakyat adalah Soesilo Bambang Yodoyono dan Yoesuf Kala, MPR
tidak lagi lembaga tertinggi negara melainkan lembaga negara yang kedudukannya
sama dengan presiden , MA , BPK, kedaulatan rakyat tidak lagi ditangan MPR
melainkan menurut UUD.
Di dalam amandemen UUD 1945 ada
penegasan tentang sisten pemerintahan presidensial tetap dipertahankan dan
bahkan diperkuat. Dengan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara
langsung.
BAB
III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Sejalan dengan
dasar empirik sebelumnya, masa awal orde baru ditandai oleh terjadinya
perubahan besar dalam pegimbangan politik di dalam Negara dan masyarakat,
sebelumya pada era Orde Lama kita tahu bahwa pusat kekuasaan ada di tangan
presiden, militer dan PKI. Namun pada Orde Baru terjadi pergeseran pusat
kekuasaan dimana dibagi dalam militer, teknokrat, dan kemudian birokrasi. Namun
harapan itu akhirnya menemui ajalnya ketika pada pemilu 1971, golkar secara
mengejutkan memenangi pemilu lebih dari separuh suara dalam pemilu.Itulah
beberapa sekelumit cerita tentang Orde Lama dan Orde Baru, tentang bagaimana
kehidupan sosial, politik dan ekonomi di masa itu. Yang kemudian pada orde baru
akhirnya tumbang bersamaan dengan tumbangnya Pak Harto atas desakan para
mahasiswa di depan gendung DPR yang akhrinya pada saat itu titik tolak era
Reformasi lahir. Dan pasca reformasilah demokrasi yang bisa dikatakan demokrasi
yang di Inginkan pada saat itu perlahan-lahan mulai tumbuh hingga sekarang ini.
B.
Saran
Perjalanan
kehidupan birokrasi di Indonesia selalu dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya.
Budaya birokrasi yang telah ditanamkan sejak jaman kolonialisme berakar kuat
hingga reformasi saat ini. Paradigma yang dibangun dalam birokrasi Indonesia
lebih cenderung untuk kepentingan kekuasaan. Struktur, norma, nilai, dan
regulasi birokrasi yang demikian diwarnai dengan orientasi pemenuhan
kepentingan penguasa daripada pemenuhan hak sipil warga negara. Budaya
birokrasi yang korup semakin menjadi sorotan publik saat ini. Banyaknya kasus
KKN menjadi cermin buruknya mentalitas birokrasi secara institusional maupun
individu.
Sejak orde lama
hingga reformasi, birokrasi selalu menjadi alat politik yang efisien dalam
melanggengkan kekuasaan. Bahkan masa orde baru, birokrasi sipil maupun militer
secara terang-terangan mendukung pemerintah dalam mobilisai dukungan dan
finansial. Hal serupa juga masih terjadi pada masa reformasi, namun hanya di
beberapa daerah. Beberapa kasus dalam Pilkada yang sempat terekam oleh media
menjadi salah satu bukti nyata masih adanya penggunaan birokrasi untuk suksesi.
Sebenarnya penguatan atau ”penaklukan” birokrasi bisa saja dilakukan dengan
catatan bahwa penaklukan tersebut didasarkan atas itikad baik untuk
merealisasikan program-program yang telah ditetapkan pemerintah. Namun
sayangnya, penaklukan ini hanya dipahami para pelaku politik adalah untuk
memenuhi ambisi dalam memupuk kekuasaan.
Mungkin dalam hal
ini, kita sebagai penerus bangsa harus mampu dan terus bersaing dalam
mewujudkan Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya , harga diri bangsa
Indonesia adalah mencintai dan menjaga aset Negara untuk dijadikan simpanan
buat anak cucu kelak. Dalam proses pembangunan bangsa ini harus bisa menyatukan
pendapat demi kesejahteraan masyarakat umumnya.
Sumber: http://shentiald.blogspot.co.id
Editor: MID group
0 Komentar