Puji syukur
kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta
hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga berkat karunia-Nya kami dapat
menyelesaikan makalah tentang “ Politik Luar
Negeri Pada Masa Orde Baru”.
Dalam
penyusunan makalah ini, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih pada semua
pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas makalah ini sehingga kami
dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini.
Dalam
penyusunan makalah ini, penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat
dan memberikan wawasan yang lebih luas bagi pembacanya. Penulis menyadari bahwa
dalam penulisan makalah ini terdapat kelebihan dan kekurangannya sehingga kami
mengharap kritik dan saran yang dapat memperbaiki untuk penulisan makalah
selanjutnya.
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Orde baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk
memisahkan antara kekuasaanmasa Sukarno (Orde Lama) dengan masa Suharto.
Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan Gerakan 30
September tahun 1965. Orde baru lahir sebagai upayauntuk: mengoreksi total
penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama, penataan kembali seluruh aspek
kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,melaksanakan Pancasila dan
UUD1945 secara murni dan konsekuen dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk
menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.
Setelah Orde Baru memegang kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan,
muncul suatu keinginan untuk terus-menerus mempertahankan status quo. Hal ini
menimbulkan ekses-ekses negative, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru
tersebut. Akhirnya berbagai macam penyelewengan dan penyimpangan dari
nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945,
banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Penyelewengan dan penyimpangan yang
dilakukannya itu direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasa, sehingga hal
tersebut selalu dianggap sah dan benar, walaupun merugikan rakyat.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Apa pengertian
Masa Pemerintahan Orde Baru?
2. Apakah yang
melatar belakangi lahirnya Masa Pemerintahan Orde Baru?
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian orde baru
Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat,
bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD
1945 secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain, Orde Baru adalah suatu orde yang
mempunyai sikap dan tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional
dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta UUD 1945.
B. Latar Belakang Lahirnya Orde Baru
1.
Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965.
2.
Keadaan politik dan keamanan negara menjadi
kacau karena peristiwa Gerakan 30
September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung
lama.
3.
Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana
inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan
kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.
4.
Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang
mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat
melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan
serta tokoh-tokohnya diadili.
5.
Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang
ada di masyarakat bergabung membentuk Kesatuan Aksi berupa “Front Pancasila”
yang selanjutnya lebih dikenal dengan “Angkatan 66” untuk menghacurkan tokoh
yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965.
6.
Kesatuan Aksi “Front Pancasila” pada 10 Januari
1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan”TRITURA”(Tri Tuntutan Rakyat)
yang berisi :
o
Pembubaran PKI berserta Organisasi Massanya
o
Pembersihan Kabinet Dwikora
o
Penurunan Harga-harga barang.
7.
Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari
1966 dan Pembentukan Kabinet Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab
rakyat menganggap di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam
peristiwa Gerakan 30 September 1965.
8.
Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin
menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa
Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk
Mahkamah Militer Luar Biasa(Mahmilub).
9.
Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari
solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden
mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi
Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi
keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.
C. Kehidupan Politik Pada Masa Orde Baru
1 .Penataan politik dalam negeri
A). Pembentukan Kabinet Pembangunan
Kabinet awal pada
masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang
dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas
politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan
nasional. Program Kabinet AMPERA yang disebut Catur Karya Kabinet AMPERA adalah
sebagai berikut:
1.
Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang
sandang dan pangan.
2.
Melaksanakan pemilihan Umum dalam batas waktu
yakni 5 Juli 1968.
1.
3. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas
aktif untuk kepentingan nasional.
3.
Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan
kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.
2.
Selanjutnya setelah sidang MPRS tahun 1968
menetapkan Suharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah
kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut
dengan Pancakrida, yang meliputi :
ü
Penciptaan stabilitas politik dan ekonomi
ü
Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan
Lima Tahun Tahap pertama
ü
Pelaksanaan Pemilihan Umum
ü
Pengikisan habis sisa-sisa Gerakan 3o September
ü
Pembersihan aparatur negara di pusat
pemerintahan dan daerah dari pengaruh PKI.
B). Pembubaran PKI dan Organisasi masanya
Suharto sebagai pengemban Supersemar guna menjamin keamanan,
ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan maka melakukan :
ü
Pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang
diperkuat dengan dikukuhkannya Ketetapan MPRS No. IX Tahun 1966..
ü
Dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa
PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia.
ü
Pada tanggal 8 Maret 1966 dilakukan pengamanan
15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965. Hal ini
disebabkan muncul keraguan bahwa mereka tidak hendak membantu presiden untuk
memulihkan keamanan dan ketertiban.
C). Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik
Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah
partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan
penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak
lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. Penggabungan
tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu :
a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari
NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari
1973 (kelompok partai politik Islam)
b.Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI,
Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang
bersifat nasionalis).
c.Golongan Karya (Golkar)
D). Pemilihan Umum
Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan
umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu:
tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama Orde Baru
menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Apalagi pemilu
itu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas LUBER(Langsung, Umum,
Bebas, dan Rahasia).Kenyataannya pemilu diarahkan pada kemenangan peserta
tertentu yaitu Golongan Karya (Golkar) yang selalu mencolok sejak pemilu
1971-1997. Kemenangan Golkar yang selalu mendominasi tersebut sangat
menguntungkan pemerintah dimana terjadi perimbangan suara di MPR dan DPR.
Perimbangan tersebut memungkinkan Suharto menjadi Presiden Republik Indonesia
selama enam periode pemilihan. Selain itu, setiap Pertangungjawaban, Rancangan
Undang-undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan
dari MPR dan DPR tanpa catatan.
E). Peran Ganda ABRI
Guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah
menempatkan peran ganda bagi ABRI yaitu sebagai peran hankam dan sosial.
Sehingga peran ABRI dikenal dengan Dwifungsi ABRI. Peran ini dilandasi dengan
adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara.
Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama di lembaga MPR/DPR dan
DPRD mereka mendapat jatah kursi dengan pengangkatan. Pertimbangan
pengangkatannya didasarkan pada fungsi stabilisator dan dinamisator.
F). Pemasyarakatan P4
Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Suharto mengemukakan
gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yaitu
gagasan Ekaprasetia Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai
Ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 mengenai “Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila” atau biasa dikenal sebagai P4.
Guna mendukung program Orde baru yaitu Pelaksanaan Pancasila
dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen maka sejak tahun 1978 diselenggarakan
penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat.
Tujuan dari penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang
sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama
diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara.
Melalui penegasan tersebut maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang
kuat terhadap pemerintah Orde Baru.
Pelaksanaan Penataran P4 tersebut menunjukkan bahwa
Pancasila telah dimanfaatkan oleh pemerintahan Orde Baru. Hal ini tampak dengan
adanya himbauan pemerintah pada tahun 1985 kepada semua organisasi untuk
menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Penataran P4 merupakan suatu bentuk
indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem
kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia.
G). Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian
Barat dengan disaksikan oleh wakil PBB pada tanggal 2 Agustus 1969.
C. Penataan politik
luar negeri
Di samping membina stabilitas politik dalam negeri, Pemerintah
Orde Baru juga mengadakan perubahan-perubahan dalam politik luar negeri.
Berikut ini upaya-upaya pembaharuan dalam politik luar negeri:
1. Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB
Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarenakan adanya
desakan dari komisi bidang pertahanan keamanan dan luar negeri DPR GR terhadap
pemerintah Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 1966 akhirnya disepakati bahwa
Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan-badan internasional
lainnya dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin mendesak.
Keputusan untuk kembali ini dikarenakan Indonesia sadar bahwa ada banyak
manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB pada tahun
1950-1964. Indonesia secara resmi akhirnya kembali menjadi anggota PBB sejak
tanggal 28 Desember 1966.
Kembalinya Indonesia mendapat sambutan baik dari sejumlah
negara Asia bahkan dari pihak PBB sendiri hal ini ditunjukkan dengan
ditunjuknya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun
1974. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB dilanjutkan dengan tindakan
pemulihan hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Filipina, Thailand,
Australia, dan sejumlah negara lainnya yang sempat remggang akibat politik
konfrontasi Orde Lama.
2. Membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat
Cina (RRC)
Sikap politik Indonesia yang membekukan hubungan diplomatik
dengan RRC disebabkan pada masa G 30 S/PKI, RRC membantu PKI dalam melaksanakan
kudeta tersebut. RRC dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.
3. Normalisasi hubungan dengan beberapa negara
a. Pemulihan hubungan dengan Singapura
Sebelum pemulihan hubungan dengan Malaysia Indonesia telah
memulihkan hubungan dengan Singapura dengan perantaraan Habibur Rachman (Dubes
Pakistan untuk Myanmar). Pemerintah Indonesia menyampikan nota pengakuan
terhadap Republik Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 yang disampikan pada
Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Akhirnya pemerintah Singapurapun menyampikan nota
jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik.
b.Pemulihan hubungan dengan Malaysia
Normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan
diadakan perundingan di Bangkok pada 29 Mei-1 Juni 1966 yang menghasilkan
perjanjian Bangkok, yang berisi:
ü
Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan
kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam
Federasi Malaysia.
ü
Pemerintah kedua belah pihak menyetujui
pemulihan hubungan diplomatik.
ü
Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak
akan dihentikan.
ü
Peresmian persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia
oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak dilakukan di Jakarta tanggal 11 agustus
1966 dan ditandatangani persetujuan Jakarta (Jakarta Accord). Hal ini
dilanjutkan dengan penempatan perwakilan pemerintahan di masing-masing Negara.
Peran aktif Indonesia juga ditunjukkan dengan menjadi salah
satu negara pelopor berdirinya ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik
bersama menteri luar negeri/perdana menteri Malaysia, Filipina, Singapura, dan
Thailand menandatangi kesepakatan yang disebut Deklarasi Bangkok pada tanggal 8
Agustus 1967. Deklarasi tersebut menjadi awal berdirinya organisasi ASEAN.
D. Kehidupan Ekonomi Pada Masa Pemerintahan Orde
Baru
Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat
ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan
kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program
pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada
usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan
pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena
adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi
kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program
pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah
menempuh cara sebagai berikut:
1. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi
2. Kerja Sama Luar Negeri
3. Pembangunan Nasional
Pelaksanaannya pembangunan nasional dilakukan secara
bertahap yaitu:
1) Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun
2) Jangka pendek mencakup periode 5 tahun
(Pelita/Pembangunan Lima Tahun), merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan
jangka panjang sehingga tiap pelita akan selalu saling
berkaitan/berkesinambungan.Selama masa Orde Baru terdapat 6 Pelita, yaitu :
1. Pelita I
Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang
menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.Tujuannya adalah untuk meningkatkan
taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam
tahap berikutnya dengan sasaran dalm bidang Pangan, Sandang, Perbaikan
prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan
rohani.
2. Pelita II
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979.
Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan
prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan
Pelita II cukup berhasil pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun.
Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir
Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita
II, inflasi turun menjadi 9,5%.
3. Pelita III
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984.
Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan
penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur
Pemerataan, yaitu:
ü
Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat,
khususnya sandang, pangan, dan
perumahan.
ü
Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan
pelayanan kesehatan.
ü
Pemerataan pembagian pendapatan
ü
Pemerataan kesempatan kerja
ü
Pemerataan kesempatan berusaha
ü
Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam
pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan
ü
Pemerataan penyebaran pembagunan di seluruh
wilayah tanah air
ü
Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
4. Pelita IV
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989.
Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan
meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Terjadi
resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.
Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga
kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan.
5. Pelita V
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994.
Titik beratnya pada sektor pertanian dan industri. Indonesia memiki kondisi
ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8 % per tahun.
Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan.
Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.
6. Pelita VI
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999.
Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan
industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama
pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara
Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik
dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.
E. Kronologis
Runtuhnya Sistem Pemerintahan Orde Baru
1. Krisis Moneter
Pada waktu krisis melanda Thailand, keadaan Indonesia masih
baik. Inflasi rendah, ekspor masih surplus sebesar US$ 900 juta dan cadangan
devisa masih besar, lebih dari US$ 20 B. Tapi banyak perusahaan besar
menggunakan hutang dalam US Dollar. Ini merupakan cara yang menguntungkan
ketika Rupiah masih kuat. Hutang dan bunga tidak jadi masalah karena diimbangi
kekuatan penghasilan Rupiah.
Tapi begitu Thailand melepaskan kaitan Baht pada US Dollar
di bulan Juli 1997, Rupiah kena serangan bertubi-tubi, dijual untuk membeli US
Dollar yang menjadi murah. Waktu Indonesia melepaskan Rupiah dari US Dollar,
serangan meningkat makin menjatuhkan nilai Rupiah. IMF maju dengan paket
bantuan US$ 20B, tapi Rupiah jatuh terus dengan kekuatiran akan hutang
perusahaan, pelepasan Rupiah besar-besaran. Bursa Efek Jakarta juga jatuh.
Dalam setengah tahun, Rupiah jatuh dari 2,000 dampai 18,000 per US Dollar.
2. Tragedi “TRISAKTI”
Tragedi 12 mei 1998 yang menewaskan 4 orang mahasiswa
Universitas Trisakti. Tragedi yang sampai saat ini masih dikenang oleh para
mahasiswa di seluruh Indonesia belum jelas penyelesaiannya hingga sekarang.
Tahun demi tahun kasus ini selalu timbul tenggelam. Setiap 12 Mei mahasiswa pun
berdemo menuntut diselesaikannya kasus penembakan mahasiswa Trisakti. Namun
semua itu seperti hanya suatu kisah yang tidak ada masalah apapun. Seperti
suatu hal yang biasa saja. Pemerintah pun tidak ada suatu pernyataan yang tegas
dan jelas terhadap kasus ini. Paling tidak perhatian terhadap kasus ini pun
tidak ada. Mereka yang telah pergi adalah :
1)
Elang Mulia Lesmana
2)
Heri Hertanto
3)
Hafidin Royan
4)
Hendriawan Sie
Mereka merupakan Pahlawan Reformasi selain mahasiswa lainnya
yg ikut berjuang pada saat itu.
3. Penjarahan
Pada tanggal 14 Mei 1998, Jakarta seperti membara. Semua
orang tumpah di jalanan. Mereka merusak dan menjarah toko dan gedung milik
swasta maupun pemerintah. Masa pada saat itu sudah kehilangan kendali dan
brutal akibat kondisi yang terjadi di tanah air pada saat itu.
Tak hanya itu, massa juga memburu warga keturunan Cina.
Tarakhir, banyak warga keturunan Cina mengungsi ke luar negeri. Sebagian
lainnya bertahan dalam ketakutan dan
munculah isyu-isyu gak tidak jelas bahwa pada hari itu terjadi perkosaan masal
warga keturunan tiong Hoa.
4. Mahasiswa Menduduki Gedung MPR
Pada tanggal 18 mei, Pukul 15.20 WIB, Ketua MPR yang juga
ketua Partai Golkar, Harmoko di Gedung DPR, yang dipenuhi ribuan mahasiswa,
dengan suara tegas menyatakan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan
DPR, baik Ketua maupun para Wakil Ketua, mengharapkan Presiden Soeharto
mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Harmoko saat itu didampingi
seluruh Wakil Ketua DPR, yakni Ismail Hasan Metareum, Syarwan Hamid, Abdul
Gafur, dan Fatimah Achmad.
Pukul 21.30 WIB, empat orang menko (Menteri Koordinator)
diterima Presiden Soeharto di Cendana untuk melaporkan perkembangan. Mereka
juga berniat menggunakan kesempatan itu untuk menyarankan agar Kabinet
Pembangunan VII dibubarkan saja, bukan di-reshuffle. Tujuannya, agar mereka
yang tidak terpilih lagi dalam kabinet reformasi tidak terlalu “malu”. Namun,
niat itu tampaknya sudah diketahui oleh Presiden Soeharto. Ia langsung
mengatakan, “Urusan kabinet adalah urusan saya.” Akibatnya, usul agar kabinet
dibubarkan tidak jadi disampaikan. Pembicaraan beralih pada soal-soal yang
berkembang di masyarakat.
Pukul 23.00 WIB Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto
mengemukakan, ABRI menganggap pernyataan pimpinan DPR agar Presiden Soeharto
mengundurkan diri itu merupakan sikap dan pendapat individual, meskipun
pernyataan itu disampaikan secara kolektif. Wiranto mengusulkan pembentukan
“Dewan Reformasi”.
Gelombang pertama mahasiswa dari FKSMJ dan Forum Kota
memasuki halaman dan menginap di Gedung DPR/MPR.
5. Soeharto Meletakkan Jabatannya.
•
Pukul 01.30 WIB, Ketua Umum Pengurus Pusat
Muhammadiyah Amien Rais dan cendekiawan Nurcholish Madjid (almarhum) pagi dini
hari menyatakan, “Selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang
pemerintahan baru”.
•
Pukul 9.00 WIB, Soeharto mengumumkan pengunduran
dirinya pada pukul 9.00 WIB. Soeharto kemudian mengucapkan terima kasih dan
mohon maaf kepada seluruh rakyat dan meninggalkan halaman Istana Merdeka
didampingi ajudannya, Kolonel (Kav) Issantoso dan Kolonel (Pol) Sutanto
(kemudian menjadi Kepala Polri). Mercedes hitam yang ditumpanginya tak lagi
bernomor polisi B-1, tetapi B 2044 AR.
•
Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi presiden
baru Indonesia.
•
Jenderal Wiranto mengatakan ABRI akan tetap
melindungi presiden dan mantan-mantan presiden, “ABRI akan tetap menjaga
keselamatan dan kehormatan para mantan presiden/mandataris MPR, termasuk mantan
Presiden Soeharto beserta keluarga.”
•
Terjadi perdebatan tentang proses transisi ini.
Yusril Ihza Mahendra, salah satu yang pertama mengatakan bahwa proses
pengalihan kekuasaan adalah sah dan konstitusional.
F. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan
Orde Baru
1. Kelebihan Sistem
Pemerintahan Orde Baru
•
Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada
tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565
•
Sukses transmigrasi
•
Sukses KB
•
Sukses memerangi buta huruf
•
Sukses swasembada pangan
•
Pengangguran minimum
•
Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
•
Sukses Gerakan Wajib Belajar
•
Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
•
Sukses keamanan dalam negeri
•
Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
•
Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta
produk dalam negeri
2. Kekurangan Sistem
Pemerintahan Orde Baru
•
Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
•
Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan
timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan
karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
•
Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah
karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
•
Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para
transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada
tahun-tahun pertamanya
•
Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan
pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
•
Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi
(terutama masyarakat Tionghoa)
•
Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
•
Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh
banyak koran dan majalah yang dibredel
•
Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan,
antara lain dengan program "Penembakan Misterius"
•
Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan
ke pemerintah/presiden selanjutnya)
•
Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang
terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru
karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.Menurunnya kualitas
tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang
memperhatikan kesejahteraan anak buah.
•
Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari
70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta
G. Pengertian dan Agenda Sistem Pemerintahan
Reformasi
Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan
lama dengan perikehidupan barudan secara hukum menuju kearah perbaikan.
Reformasi merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan baru.
Tatanan gerakan reformasi pada mulanya disuarakan dari kalangan kampus yaitu
mahasiswa, dosen maupun rektor. Situasi politik dan ekonomi Indonesia yang
demikian terpuruk mendorong kalangan kampus tidak hanya bersuara melalui mimbar
bibas di kampus, namun akhirnya mendorong mahasiswa turun ke jalan. Gerakan
reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa tersebut mengusung enam agenda
reformasi yaitu:
a. Adili
Soeharto dan krono-kroninya
b. Amandemen UUD
1945
c. Penghapusan
Dwifungsi ABRI
d. Otonomi daerah
yang seluas-luasnya
e. Supremasi
hukum
f. Pemerintahan
yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Sejalan dengan dasar sebelumnya, masa awal orde baru ditandai oleh
terjadinya perubahan besar dalam pegimbangan politik di dalam Negara dan
masyarakat, sebelumya pada era Orde Lama kita tahu bahwa pusat kekuasaan ada di
tangan presiden, militer dan PKI. Namun pada Orde Baru terjadi pergeseran pusat
kekuasaan dimana dibagi dalam militer, teknokrat, dan kemudian birokrasi. Namun
harapan itu akhirnya menemui ajalnya ketika pada pemilu 1971, golkar secara
mengejutkan memenangi pemilu lebih dari separuh suara dalam pemilu.Itulah
beberapa sekelumit cerita tentang Orde Lama dan Orde Baru, tentang bagaimana
kehidupan sosial, politik dan ekonomi di masa itu. Yang kemudian pada orde baru
akhirnya tumbang bersamaan dengan tumbangnya Pak Harto atas desakan para
mahasiswa di depan gendung DPR yang akhrinya pada saat itu titik tolak era
Reformasi lahir.
2 Komentar
TERIMAKASIH MAS BRO
BalasHapusSAMA SAMA KAK
Hapus